[MFH News, 06/12/24], Mataram – Di tengah percepatan transformasi digital, sektor publik dihadapkan pada tantangan besar untuk beradaptasi dengan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan sumber daya. Dalam rangka membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang perubahan ini, Prodi Akuntasi Sektor Publik (ASP) menggelar kuliah pakar bertajuk “E-Government dan Digitalisasi Akuntansi Sektor Publik”. Acara yang berlangsung pada kamis 5/12 di aula II Politeknik Medica Farma Husada Mataram. Acara ini menghadirkan dua narasumber ahli di bidangnya, yaitu Borrys Liandanis Budiarta Patar, SE., M.Ak.,Ak.CA.ACPA.CertDA, dan Rr. Sri Pancawati Martiningsih, SE., M.Sc.,Ak.CA.
Dalam sambutannya, Kepala Program Studi ASP, Irawansyah, M.Pd., menyampaikan bahwa kuliah pakar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya implementasi e-government dan digitalisasi akuntansi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi di sektor publik. “Transformasi digital adalah keharusan yang tidak dapat dihindari. Kami ingin mahasiswa Prodi ASP memiliki kompetensi untuk beradaptasi dan berinovasi di era digital. Dengan adanya kuliah ini, kami ingin mahasiswa dapat lebih memahami bagaimana perkembangan teknologi dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik, serta membuka peluang untuk inovasi di sektor publik,” ujar Irawansyah.
Sesi pertama dimulai dengan pembahasan dari Bapak Borrys, yang mengupas tuntas mengenai e-government. Menurutnya, e-government lebih dari sekadar penggunaan teknologi dalam administrasi publik, tetapi juga mencakup transformasi budaya kerja dan struktur birokrasi. “E-Government adalah upaya untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, regulasi yang mendukung, serta kualitas sumber daya manusia yang ada,” ujar Borrys.
Borrys juga mengungkapkan tantangan yang sering dihadapi dalam implementasi e-government, terutama terkait dengan kesiapan teknologi dan perubahan paradigma dalam birokrasi. “Salah satu kendala terbesar adalah adanya resistensi terhadap perubahan dari dalam birokrasi itu sendiri. Hal ini membutuhkan pendekatan yang bijaksana, seperti pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi aparatur pemerintah,” katanya. Namun, ia menambahkan bahwa meskipun tantangan tersebut besar, potensi e-government dalam menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan efisien sangat besar.
Sesi kedua dilanjutkan dengan pembahasan oleh Sri Pancawati, yang fokus pada digitalisasi akuntansi di sektor publik. Sri menjelaskan bahwa digitalisasi dalam pengelolaan keuangan negara dapat mempercepat proses pencatatan, pelaporan, dan audit. “Digitalisasi akuntansi tidak hanya mengoptimalkan efisiensi, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Dengan sistem digital, setiap transaksi dapat dipantau secara real-time, mengurangi kemungkinan penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara,” papar Sri Pancawati.
Sri juga menekankan pentingnya kesiapan sistem dan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan digitalisasi akuntansi. “Penerapan sistem digital dalam akuntansi publik harus didukung oleh regulasi yang jelas, pelatihan bagi aparatur, serta investasi dalam teknologi yang memadai,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa meskipun digitalisasi membawa banyak manfaat, tantangan besar yang dihadapi adalah resistensi terhadap perubahan dan ketidaksiapan sistem yang ada.
Sesi tanya jawab menjadi bagian yang dinantikan dalam kuliah pakar ini. Mahasiswa terlihat antusias mengajukan berbagai pertanyaan terkait penerapan e-government dan digitalisasi akuntansi. Salah satu pertanyaan yang menarik adalah mengenai potensi penggunaan teknologi blockchain dalam akuntansi sektor publik. Borrys menjelaskan bahwa teknologi blockchain memiliki potensi besar dalam menciptakan sistem yang lebih aman, transparan, dan tidak mudah dimanipulasi. “Blockchain dapat digunakan untuk memverifikasi setiap transaksi secara otomatis dan aman, sehingga meningkatkan integritas data keuangan publik,” kata Borrys.
Selain itu, beberapa mahasiswa juga menanyakan tentang dampak digitalisasi terhadap pelayanan publik di daerah terpencil. Borrys menjawab bahwa meskipun ada tantangan terkait infrastruktur di beberapa daerah, e-government justru bisa menjadi solusi untuk menjembatani kesenjangan layanan antar daerah. “Dengan adanya e-government, masyarakat di daerah terpencil bisa mengakses layanan publik secara lebih mudah dan cepat tanpa harus datang langsung ke instansi pemerintah,” ujarnya.
Menutup acara, Irawansyah kembali mengingatkan pentingnya mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan digitalisasi di sektor publik. “Kami berharap kuliah pakar ini dapat membuka wawasan mahasiswa mengenai pentingnya teknologi dalam pemerintahan dan akuntansi publik. Lulusan Prodi ASP harus siap menjadi agen perubahan di sektor publik yang semakin mengarah pada digitalisasi,” tutup Irawansyah.
Kuliah pakar ini bukan hanya sekadar memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga membuka ruang bagi mahasiswa untuk berpikir kritis dan inovatif dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin terhubung secara digital. Prodi ASP berkomitmen untuk terus menyediakan platform bagi mahasiswa untuk belajar langsung dari para ahli dan praktisi, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ada di era digital.
Dengan antusiasme yang tinggi dan materi yang relevan, kuliah pakar ini membuktikan komitmen Prodi ASP untuk mempersiapkan mahasiswa yang siap berkontribusi dalam transformasi sektor publik, baik di tingkat nasional maupun global. Seiring berkembangnya teknologi, Prodi ASP terus berusaha mencetak lulusan yang adaptif dan inovatif di dunia kerja.
