Mataram — Universitas Bima Internasional MFH (UNBIM) kembali mencatatkan pencapaian strategi dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan pemerintahan. Melalui proses koordinasi dan memuat persyaratan kelembagaan yang telah dilaksanakan, UNBIM resmi ditetapkan sebagai penyelenggara kegiatan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD se-Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada di bawah pembinaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Rabu, 03/06/2026
Penetapan tersebut menjadi pengakuan atas kapasitas akademik, kelembagaan, serta komitmen UNBIM dalam mendukung peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan dan lembaga legislatif daerah melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkualitas.
Program Pendalaman Tugas DPRD merupakan agenda strategis yang bertujuan meningkatkan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan secara profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Rektor UNBIM, Dr. Apt. Ajeng Dian Pertiwi, M.Farm, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada UNBIM.
“Penetapan ini merupakan amanah sekaligus bentuk kepercayaan yang sangat berharga bagi UNBIM. Kami berkomitmen untuk menyelenggarakan program pendalaman tugas DPRD secara profesional, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPSDM Kemendagri. Ini juga menjadi bukti bahwa UNBIM semakin dipercaya sebagai mitra strategis dalam pengembangan sumber daya manusia pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan Medica Cipta Mandiri, Assoc. Prof. Dr. Syamsuriansyah, MM., M.Kes, menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen institusi dalam membangun tata kelola pendidikan tinggi yang unggul dan berorientasi pada kebutuhan pembangunan daerah.
“Kepercayaan yang diberikan oleh BPSDM Kemendagri merupakan kebanggaan bagi seluruh civitas akademika UNBIM. Kami melihat ini sebagai peluang besar untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kapasitas anggota DPRD melalui pendekatan akademik yang berbasis ilmu pengetahuan, pengalaman praktik dan kebutuhan aktual pemerintahan daerah,” ungkapnya.
Ketua LPPM UNBIM, Muhadi, M.Kes, menjelaskan bahwa keterlibatan UNBIM dalam penyelenggaraan pendalaman tugas DPRD sejalan dengan peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan pengetahuan, kebijakan publik dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.
“Program ini menjadi bagian dari kontribusi UNBIM dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Melalui kegiatan pendalaman tugas, peserta akan memperoleh pengayaan materi terkait regulasi, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, pengawasan pembangunan serta isu-isu strategis yang relevan dengan tugas dan fungsi DPRD,” jelasnya.
Ke depan, UNBIM akan berkolaborasi dengan berbagai pakar, akademisi, praktisi pemerintahan serta narasumber nasional untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar mutu yang ditetapkan oleh BPSDM Kementerian Dalam Negeri.
Penetapan ini sekaligus memperkuat posisi UNBIM sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, tetapi juga berperan aktif dalam pengembangan kapasitas aparatur negara, pejabat publik dan pemangku kebijakan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang berdampak.
Dengan capaian tersebut, UNBIM semakin menegaskan eksistensinya sebagai Kampus Berdampak yang berkontribusi nyata dalam pembangunan sumber daya manusia unggul, tata kelola pemerintahan yang baik serta kemajuan daerah dan bangsa.
By, “Humas UNBIM”
